Kantor Desa Wue Mangkrak, Masyarakat Tuding Kades Tilep Uang

WOLOMEZE/NGADA, vigonews.com - Warga Desa Wue mulai gerah dengan pemerintahan desanya. Pasalnya hingga saat ini belum bisa mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp 46,2 juta yang dikumpulkan masyarakat untuk pembangunan kantor desa.

Bukan itu saja, selama tiga tahun berturut-turut pemerintah desa setempat pun belum pernah melakukan LKPJ pasca suksesi kepala desa tahun 2013 lalu. Akibatnya, proses pembangunan di Desa Wue seperti berjalan tanpa arah yang jelas. Jika semakin tidak jelas masyarakat ancam demo turunkan Kades Wue Yohanes Don Bosco Lete.

Kegerahan masyarakat Wue selama ini hanya jadi kasak-kusuk dalam obrolan lepas, karena pihak penyelenggara pemerintah desa seperti malas tau. Aspirasi masyarakat terkait dengan penggunaan dana masyarakat yang tidak jelas dan LKPJ yang tak kunjung dilakukan malah ditanggapi dingin oleh pemerintah desa. Bahkan sejumlah tokoh mengatakan, situasi kian tak kondusif yang disebabkan disharmoni di internal perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak berfungsi dengan baik.

Kepada vigonews.com  di sela-sela diskusi kampung yang digelar Himpunan Mahasiswa Pelajar Wolomeze dari Unflor Ende, baru-baru ini di Wue, dua tokoh masyarakat masing-masing Apolonaris Lopong dan Bartolomeus Mbau membeberkan uneg-uneg ketidak puasan mereka terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di bawah pimpinan Kades Yohanes Don Bosco Lete.

Kepada media ini, Apolonaris bahkan minta mempublikasikan saja kasus yang dinilai meresahkan masyarakat, karena kepala desa seperti tidak ada respons sama sekali terhadap keluhan masyarakat. "Pak wartawan tulis saja. Tulis! Tulis nama saya. Kami sudah usaha komunikasi tetapi kepala desa seperti malas tau," tegas Apolonaris di Wue belum lama ini.

Sebagaimana dijelaskan Apolonaris dan Bartolomeus, pasca pemekaran desa tahun 2012 warga bahu-membahu mengumpulkan uang untuk pembangunan kantor desa. Saat itu setiap KK wajib kumpul uang Rp 300 ribu. Warga desa Wue ada 154 KK, maka itu dana yang terkumpul sekitar Rp 46,2 juta.

Menurut Apolonaris pengumpulan dana masyarakat di penghujung tahun itu dilanjutkan tahun 2013. Tahun itu juga terjadi pergantian pimpinan desa dari Penjabat Kepala Desa Lukas Mbawar kepada Yohanes Don Bosco Lete selaku kepala desa defenitif melalui hasil pilkades yang demokratis.

Pengumpulan uang itu dilanjutkan dengan proses pembangunan kantor desa yang disebutkan tokoh masyarakat lainnya, Bartolomeus Mboa baru sekitar 30 persen. Atas hal itu masyarakat kemudian mempertanyakan pertanggung jawaban pembangunan kantor dari dana masyarakat. Namun pihak pemerintah desa tidak pernah gubris.

Hal ini, tambah Apolonaris membuat masyarakat marah. Bagaimana pun dana yang sudah dicari oleh masyarakat dengan susah payah harus bisa dipertanggung jawabkan. "Tapi liat sekarang, kantor desa baru dibangun 30 persen. Dana masyarakat juga tidak jelas pertanggung jawabannya. Sementara kepala desa masa bodoh. Perangkat lainnya pun seperti tak peduli," jelas Apolonaris.

Masyarakat bahkan mengancam aksi demo untuk turunkan kepala desa Yohanes Don Bosco Lete dari jabatannya jika tahun ini belum menunjukkan niat baik mempertangung jawaban dana masyarakat itu. Rencana itu memang bukan gertak sambal. Apolonaris hanya mengatakan, 'liat saja nanti.'

Terkait dengan rencana itu, sejumlah mahasiswa asal Unflor yang tergabung dalam HMPW yang gelar kegiatan di desa itu mencoba memberi pemahamman kepada para tokoh. Menurut Dion Dima, yang juga Ketua PMKRI Cabang Ende kelahiran Wolomeze mengatakan, aksi semacam itu tidak menyelesaikan masalah. "Mari kita selesaikan secara kekeluargaan dari hati ke hati. Bersamaan dengan momen tahun baru perlu atasi perbedaan pendapat dengan rekonsiliasi," katanya. (ch)*

Insert foto: Kantor Desa Wue