Pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat mengebut pembahasan revisi Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sikap pemerintah yang menyetujui revisi UU KPK ini menuai kritik. Pemerintah dan DPR harus menjelaskan kepada publik latar belakang dan mengapa UU lembaga anti rasuah ini mesti direvisi. Semangat dari revisi ini cenderung melemahkan KPK karena  usia KPK akan dibatasi, boleh menerbitkan SP3 dan KPK hanya fokus pada pencegahan. Hasil revisi akan menjelaskan kepada publik seperti apa sesungguhnya komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi.

Guru adalah agen perubahan. Guru menjadi garda terdepan dalam gerakan merevolusi mental bangsa. Berkat bimbingan mereka, para tokoh mampu mencapai kesuksesan di segala bidang kehidupan. Namun, hingga kini, kualitas pendidik di negeri ini justru masih menjadi persoalan. Merujuk pada hasil kompetensi guru tahun 2014, lebih dari 1,3 juta guru dari total 1,6 juta guru yang mengikuti uji kompetisi ternyata memiliki nilai ujian di bawah 60 dari rentang 0 hingga 100. Hampir 130.000 guru memperoleh nilai antara 0 dan 30. Mereka umumnya lemah dalam penguasaan materi ajar dan kemampuan mendidik. Disamping masalah akademis, para guru juga masih didera persoalan - persoalan klasik seperti, kesejahteraan, status, rekrutmen, pengembangan karir, pemerataan distribusi guru dan politisasi guru. Pemerintah diharapkan segera membenahi kualitas guru termasuk kesejahteraan mereka. Masa depan  anak - anak kita tergantung dari kualitas mereka. Selamat Hari Guru!...

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan berencana menerapkan pengampunan pajak/tax amnesty pada 2017. Rancangan Undang - Undang tentang tax amnesty tengah digodok DPR. Ini merupakan program lima tahunan untuk mengamankan target penerimaan pajak setiap tahun. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, potensi penerimaan pajak dari tax amnesty sangat besar dan akan membantu mengejar penerimaan tahun depan. Dia memperkirakan, dana - dana yang selama ini diparkir di luar negeri akan mengalir ke dalam negeri sebesar Rp 2000 triliun. Beberapa kalangan sebaliknya mengkhawatirkan kebijakan pengampunan pajak. Karena ujung - ujungnya hanya menjadi panen raya bagi makelar - makelar kasus pajak, menjadi momentum pemutihan jejak hitam para koruptor dan menjadi angin surga bagi pengemplang pajak dalam memanipulasi data pajak.